Riau  

Pj Bupati Kampar Terima Rp 8 Miliar DAK dari BKKBN Perwakilan Provinsi Riau

Pj Bupati Kampar menerima DAK Rp 8 miliar yang diserahkan oleh Kepala BKKBN perwakilan Provinsi Riau, Mardalena Wati Yulia, Kamis (25/05/2023). (Foto: Mediacenter Riau)

LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Pemerintah Kabupaten Kampar menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang KB tahun 2023 dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) RI yang diserahkan oleh Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Riau senilai Rp8.040.912.000. Dana tereebut merupakan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 

Bantuan DAK ini diserahkan langsung Kepala BKKBN perwakilan Riau Dra Mardalena Wati Yulia, M.Si yang diterima Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar Edi Afrizal, Kamis 25 Mei 2023.

Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus,  usai menerima Dana Alokasi Khusus program Bangga Kencana tersebut menyampaikan agar ini dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin dalam meningkatkan sumber daya maupun aksi di lapangan dalam mendukung keluarga sehat, bahagia dan sejahtera.

“Alhamdulillah Kabupaten Kampar dapat bantuan DAK dari BKKBN senilai Rp 8 miliar,  untuk itu kami minta kepada dinas terkait agar dapat membaca, menelaah dan menyesuaikan dengan juknis yang sudah ditetapkan, semoga bantuan DAK ini dapat memberikan manfaat bagi Kabupaten Kampar dalam penanggulangan Keluarga Berencana,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKKBN perwakilan Provinsi Riau, Mardalena Wati Yulia mengatakan, Pemkab Kampar mendapat DAK Sub Bidang KB sebesar Rp 8 miliar dapat dipergunakan untuk membantu pelaksanaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) serta Percepatan Penurunan Stunting.

Ia juga mengatakan DAK Sub Bidang KB merupakan anggaran yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi urusan daerah termasuk percepatan penurunan stunting. ***

Editor: Fahrul Rozi

Ikuti berita lamanriau.com di GoogleNews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *