LAMANRIAU.COM, KEPRI – Aparat gabungan TNI, Polri, dan BP Batam memasuki kampung adat masyarakat Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada Kamis, 7 September 2023, dan ini menyebabkan bentrok dengan warga.
Mereka memulai operasi pada pukul 10.00 WIB pagi, dengan ribuan warga yang menunggu di Jembatan 4, Pulau Rempang, Kota Batam. Tujuan mereka adalah untuk melakukan pemasangan patok tata bata di Pulau Rempang, seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga bernama Bobi.
Namun, warga Rempang menolak keras aktivitas apapun yang dilakukan oleh tim gabungan tersebut, kecuali jika ada jaminan bahwa kampung mereka tidak akan diusir. Akibatnya, bentrokan pun terjadi, dan lima warga telah dibawa ke kantor polisi. Selain itu, beberapa warga juga ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil. Bentrokan antarwarga masih terjadi hingga saat ini.
Organisasi lingkungan WALHI Nasional mengecam tindakan aparat gabungan dan meminta Polda Kepri untuk menarik pasukannya dari kampung warga Rempang. Mereka mengkritik penggunaan gas air mata oleh polisi dan mengungkapkan bahwa enam orang telah ditangkap, sementara beberapa warga mengalami luka-luka. WALHI menekankan bahwa masyarakat Pulau Rempang adalah pemilik pulau tersebut dan bahwa tindakan aparat adalah ironis, mengingat uang pajak dari rakyat digunakan untuk melawan dan melumpuhkan rakyat yang memperjuangkan hak mereka.
Parid Ridwanuddin, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut WALHI Nasional, juga menyatakan bahwa jika Wali Kota Batam tidak dapat melindungi warga, maka itu merupakan kegagalan dalam menjalankan mandatnya untuk melayani dan melindungi rakyat. WALHI sedang berkomunikasi dengan Komnas HAM untuk memastikan perlindungan HAM bagi masyarakat Pulau Rempang. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari aparat terkait mengenai tindakan mereka.***
Editor: Fahrul Rozi/Penulis: M.Amrin Hakim
