LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Siak, Provinsi Riau, melaporkan adanya 107 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap anak hingga bulan September 2023.
Kepala DP3AP2KB Siak, Noni Paningsih, menyoroti pentingnya kerjasama melalui lembaga, partisipasi masyarakat, dan pencarian solusi terbaik untuk penanganan situasi ini. Ia menekankan perlunya fokus pada upaya preventif, khususnya dalam pencegahan kejadian serupa di masa yang akan datang. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Noni Paningsih di Siak pada hari Rabu, 15 November 2023.
Pemerintah Kabupaten Siak terus menegaskan komitmennya dalam menjaga dan melindungi hak-hak anak, yang dibuktikan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA). Langkah ini dianggap sebagai upaya signifikan untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan satuan tugas KDRT dan KTPA dari 14 kecamatan di Kabupaten Siak. Meskipun saat ini tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak dianggap masih sangat tinggi, Pemerintah Kabupaten Siak, melalui Wakil Bupati Husni Merza, menyatakan keprihatinannya terhadap kasus KDRT dan KTPA yang terjadi belakangan ini. Hal ini dianggap sebagai perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Siak.
Wakil Bupati Siak, Husni Merza, menekankan perlunya upaya serius dari dinas terkait untuk mengurangi kasus-kasus seperti ini di masa yang akan datang.
Meskipun Kabupaten Siak meraih predikatKabupaten Layak Anak (KLA) tingkat utama, kata dia, bukan berarti otomatis kekerasan terhadap rumah tangga dan anak itu menjadi tidak ada.
Dia mengaku banyak menemui kasus itu ketika melaksanakan Program Bupati Kerja dan Ngantor di Kampung (Bujang Kampung)
“Tapi bagaimana fokus kami menangani kekerasan itu dan tidak membiarkannya terjadi. Kami bersama Pak Bupati saat turun Bujang Kampung ada beberapa kasus yang kami temui. Tentu mereka harus mendapat perlindungan,” tutupnya.***
Editor: Fahrul Rozi/Penulis: M.Amrin Hakim
