LAMANRIAU.COM, JAKARTA – Kemungkinan gabungnya Gerindra ke koalisi Presiden Jokowi dinilai Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo sedikit kurang etis. Karena, menurut Ari, secara normatif sebaiknya kursi-kursi kabinet lebih bagus diberikan kepada partai koalisi kerja yang sudah bersusah payah memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
“Sebab TKN (Tim Kampanye Nasional) bersama relawan sudah banyak berkeringat dalam mengusung dan memenangkan Jokowi-Maruf sebagai presiden dan wakil presiden,” ujar Ari saat ditemui usai menjadi narasumber di acara diskusi bertema ‘Siapa Layak di Pucuk Beringin’ di hotel Borobudur, Selasa (30/7).
Ia menambahkan, meskipun untuk posisi menteri itu tetap hak prerogratif Presiden. “Tapi kan ada juga wilayah legislatif. Kemudian kursi MPR, lalu yudikatif. Itu bisa diatur di luar wilayah eksekutif,” paparnya.
Menurutnya posisi di luar eksekutif itulah yang bisa di-sharekepada partai-partai seperti PAN dan Gerindra yang dikabarkan ingin ikut masuk koalisi.
“Grand design-nya adalah bagaimana kita mengurus negara ini bersama-sama, tapi juga jangan menghilangkan potensi kelompok oposisi,” lanjut Ari.
Karena, menurut Ari, parlemen tidak boleh menjadi pendukung pemerintah. Sebab, fungsi check and balance akan berjalan bila oposisi juga tumbuh dengan baik.
“Pak Jokowi memang butuh seluruh dukungan, tapi bukan berarti di satu kue yang sama,” imbuhnya.
Bangunan oposisi itu harus disiapkan dan berjalan di luar pemerintahan. Untuk ini baru PKS yang dengan terang-terangan akan mengambil sikap sebagai oposisi.
Mendukung pemerintahan menurut Ari jangan diartikan terlalu sempit dengan hanya mendapat kursi kabinet. Tapi bagaimana mengelola bangsa ini dengan konteks yang lebih besar.
“Dengan begitu keseimbangan dua ban pemerintah dan kelompok oposisi ini terjaga. Tidak baik bila jadi yes man saja,” pungkasnya. (rmol)
