Berakhirnya Kekuasaan PT Chevron di Provinsi Riau

LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mengklaim telah berhasil menyelesaikan isu-isu utama dalam alih kelola Wilayah Kerja (WK) atau Blok Rokan.

Sekretaris SKK Migas Taslim Yunus mengatakan keberhasilan diharapkan mendukung kelancaran kegiatan yang akan dilakukan PHR pascaalih kelola Senin 9 Agustus 2021 dan mendukung pencapaian target produksi hulu migas pada masa mendatang.

“Kemarin (Kamis) kami rapat progress weekly meeting pembahasan transisi WK Rokan yang terakhir. Sebagian besar isu krusial yang dipantau oleh Tim Alih Kelola WK Rokan telah dapat diselesaikan, sehingga kami berharap PHR sudah dapat memulai kegiatan pada Senin 9 Agustus 2021,” kata Yunus kemarin.

Baca : Soal PI 10 Persen Blok Rokan, Jangan Timbulkan Ego Sektoral

Menurutnya keberhasilan tersebut merupakan model alih kelola terbaik sehingga bisa digunakan oleh SKK Migas sebagai acuan untuk mengawal alih kelola WK lain.

Adapun Head of Agreement (HoA) Wilayah Kerja Rokan yang diinisiasi SKK Migas untuk mempertahankan tingkat produksi minyak pada akhir masa kontrak CPI telah berhasil merealisasi 103 sumur pengembangan.

Ia berharap kegiatan pemboran yang dilakukan CPI dapat dilanjutkan oleh PT PHR dengan mengebor 144 sumur pada tahun 2021. Dengan begitu, produksi minyak dari wilayah kerja tersebut dapat dipertahankan sebesar 160 ribu barel per hari.

“Pengeboran merupakan salah satu dari sembilan isu utama yang dipantau Tim Alih Kelola untuk memastikan proses berjalan dengan baik. Migrasi data teknis dan operasi dapat diselesaikan setelah CPI dan PHR menandatangani berita acara,” terangnya.

Studi terkait Chemical EOR telah dapat diselesaikan lebih cepat, sehingga studi dinamik telah dapat diselesaikan. Manajemen kontrak-kontrak yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan operasi telah dapat diselesaikan, antara lain dengan melakukan mirroring kontrak sebelumnya sehingga kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan telah terkontrak.

Pengadaan listrik dan uap menjadi salah satu isu yang diperhatikan, juga telah mendapat solusi terbaik setelah Pertamina bekerjasama dengan PLN untuk menyelesaikan kontrak, termasuk kontrak pengadaan gas yang digunakan untuk mendukung operasional pembangkit.

Masalah ketenagakerjaan juga dapat diselesaikan sebagian besar pekerja PT CPI ditransfer ke PHR. Proses perizinan dan prosedur operasi juga sudah selesai ditransfer, sehingga dapat digunakan oleh PHR. Masalah lingkungan juga sudah dapat diperoleh kesepakatan sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

“Awal yang baik ini semoga menjadi bekal untuk mengawal operasional WK Rokan di bawah Pengelolaan PHR. Kami berharap, produksi WK Rokan dapat ditingkatkan kembali,” jelas Taslim.

Percontohan

Managing Director Chevron IndoAsia Business Unit & President Director PT CPI, Albert Simanjuntak berpandangan secara keseluruhan transisi ini berjalan dengan baik.

Menurutnya, semua pihak melakukan kerja sama dengan sangat baik.

“Dan kerja sama CPI dengan operator berikutnya sangat baik. Kerjasama dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat sekitar daerah operasi sangat baik,” ungkapnya.

Proses transisi ini, imbuhnya, dianggap sebagai sebuah pekerjaan bersama. Proses transisi di Blok Rokan ini bahkan dia sebut bisa menjadi suatu model percontohan yang bisa dilakukan pada transisi blok migas berikutnya.

“Tentu tidak ada yang sempurna, mudah-mudahan apa yang telah kami lakukan bersama-sama dengan pemerintah, masyarakat, PHR, bisa menjadi satu contoh untuk terus dikembangkan, tentu ada yang bisa diperbaiki ke depan,” lanjutnya.

Meski Blok Rokan sudah beroperasi selama 70 tahun, tepatnya sejak 1951, namun “harta karun” minyak yang tersimpan di dalamnya masih bisa diproduksi hingga 30 tahun ke depan.

SKK Migas mencatat produksi terangkut (lifting) minyak Blok Rokan pada semester I 2021 ini rata-rata mencapai 160.646 barel per hari (bph) atau 97,4% dari target di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar 165.000 bph. ***

Ikuti berita lamanriau.com di GoogleNews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *