LAMANRIAU.COM, SELAT PANJANG – Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kepulauan Meranti, Rudi Tanjung, meminta kepada dinas terkait untuk mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2022. Dari informasi yang didapatkan, jumlah DAK yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini tentu berdampak pada lambatnya proses pembangunan daerah.
Rudi Tanjung menyebutkan, Dana Alokasi Khusus untuk Kabupaten Meranti mengalami penurunan setiap tahun, seperti di Dinas Pendidikan tahun 2022 hanya menerima Rp35 miliar. Sementara tahun 2021 menerima Rp 39 miliar, dan tahun 2020 menerima Rp 54 miliar.
“Semantara dari penelusuran kami di bawah, masih banyak sekolah dari mulai PAUD, SD, SMP yang kemudian perlu diperhatikan agar proses menuju Kepulauan meranti cerdas bisa terwujud dengan baik. Begitu juga untuk Dinas PU, sebagai mana kita ketahui bersama bahwa ada pembangunan jalan, air bersih, sanitasi, dan juga perumahan serta pemukiman. Saya anggap ini semua menjadi urgen bagi kita semua untuk mengentaskan kemiskinan di Kepulauan Meranti,” ujarnya.
Begitu juga dibidang kesehatan, Rudi mengatakan dari pihak pemuda meminta agar alokasi dana untuk penguatan sistem kesehatan, farmasi, termasuk juga keluarga berencana dapat dioptimlkan dengan baik.
“Disisi lain, kita meminta juga kepada dinas terkait untuk fokus dalam penginputan data untuk menjemput DAK tahun anggaran 2023 agar proses pembangunan seperti sarana pendidikan, jalan, perumahan dan pemukiman, kesehatan, betul-betul mencapai target seperti yang diharapkan,” sebutnya.
Rudi menyebutkan, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah termuda di Provinsi Riau, dengan jumlah Indeks Pembangunan Manusia yang masih rendah bila dibandingkan kabupaten lain. “Jadi sudah barang tentu kita butuh kerja cepat untuk mengejar ketertinggalan dari kabupaten lain yang ada di Provinsi Riau,” sambungnya.
Sebagai generasi muda, ulangnya, tidak menginginkan generasi yang akan datang menjadi mental pengasong karena keterbelakangan pendidikan, terbelenggu oleh kemiskinan, tentu dibutuhkan kehadiran dan keberpihakan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kepada rakyatnya.
“Karena Pemerintah merupakan pemutus mutlak kembarnya kemiskinan dan kebodohan,” tutup kader PDI Perjuangan tersebut. (Indra Hariyono)
