LAMANRIAU.COM, RENGAT – Pihak Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dikritik wali murid karena kebijakan memfasilitasi seragam sekolah melalui koperasi sekolah.
Menanggapi kritikan sejumlah wali murid tersebut, pihak koperasi sekolah memutuskan mengembalikan uang seragam sekolah siswa baru tahun ajaran 2023/2024 yang sudah terlanjur dibayar orangtua siswa.
Pengembalikan uang ini berlangsung di Musholla sekolah, Minggu 03 September 2023 usai rapat bersama komite sekolah dan orangtua murid.
Kepala SMPN 5 Kelayang Alpianto, S.Pd dikonfirmasi menjelaskan bahwa, pengembalian uang tersebut salah satu solusi atas adanya kritik terhadap pengadaan seragam sekolah siswa baru di sekolahnya.
“Ya, pihak koperasi mengembalikan uang seragam sekolah kepada orangtua siswa. Hal ini kami lakukan sebagai solusi atas kritik terhadap pengadaan seragam sekolah. Rapat komite yang dihadiri langsung orangtua murid ini berlangsung tadi,” ujar Alpianto.
Alpianto menegaskan, sekolahnya sejak tahun 2020 tidak lagi memfasilitasi seragam sekolah terhadap siswa baru, apalagi memaksa siswa untuk membeli seragam di sekolah melalui komite atau koperasi sekolah.
Terkait pengadaan seragam sekolah siswa baru tahun ajaran 2023/2024 di SMPN 5 Kelayang melalui koperasi sekolah dibenarkannya.
“Ya benar, pengadaan seragam sekolah siswa baru tahun 2023/2024 yang berjumlah 71 siswa ini melalui koperasi sekolah atas permintaan orangtua siswa saat rapat komite terkait sosialisasi peraturan sekolah akhir Juli 2023 lalu,” ujarnya
Dalam rapat tersebut orangtua siswa minta agar seragam sekolah difasilitasi koperasi sekolah. Di situ disepakati bahwa untuk seragam pakaian adat (Melayu) seharga Rp 150.000 dan seragam pakaian olahraga Rp 150.000. Jumlah uang yang disepakati, sebagian orangtua sudah membayar lunas.
“Bahwa untuk pengadaan seragam siswa, orangtua siswalah yang meminta agar koperasi sekolah menyediakan, orangtua siswa meminta koperasi sekolah menyediakan seragam sekolah, dalam rapat waktu itu semua tidak ada yang keberatan,” terangnya.
“Namun adanya kritikan, koperasi sekolah mengembalikan uang tersebut kepada orangtua siswa,” lanjut dia.
Kepsek Alpianto memaparkan, dalam rapat komite yang dilaksanakan Minggu 03 September 2023, terungkap tidak ada satu orang pun orangtua siswa yang menyampaikan keberatannya terhadap seragam sekolah tersebut. Karena memang atas inisiasi orangtua siswa agar pengadaan seragam sekolah oleh koperasi sekolah.
“Orangtua siswa minta agar seragam sekolah tetap koperasi sekolah yang mengadakan, karena anak-anak mereka menginginkan baju seragam. Bahkan mereka menolak pengembalian uang oleh koperasi sekolah, namun pihak sekolah tetap mengembalikan kepada orangtua siswa dan dokumentasi serta berita acaranya ada,” bebernya.
Dan kedepannya pihak sekolah menyerahkan solusinya ke komite sekolah dan wali murid. Pihak sekolah tidak ingin ikut campur lagi tentang hal ini.
Sementara, Ketua Komite Sekolah SMPN 5 Kelayang, Edi Suhedi menuturkan hal yang sama. Pengadaan seragam sekolah pakaian adat (Melayu) dan seragam olahraga untuk siswa baru tahun ajaran 2023/2024 ini atas permintaan orangtua siswa bukan peraturan dari sekolah.
Hal ini sudah disepakati bersama melalui rapat komite bersama orangtua siswa sebelumnya, dan orangtua menyetujui dengan jumlah uang untuk dua pasang pakaian tersebut.
“Namun adanya keritik terhadap hal ini pihak koperasi sekolah mengembalikan uang tersebut. Terkait permasalahan ini kedepannya akan kami bicarakan lagi melalui rapat komite bersama orangtua murid dan pihak sekolah,” ujarnya singkat.
Dalam PP 17/2010, pemerintah secara tegas melarang setiap kegiatan penjualan seragam dan atribut sekolah dil ingkungan sekolah. Larangan tersebut tertuang di dalam Pasal 181 dan Pasal 198. Namun demikian, terdapat ketentuan mengenai pengadaan seragam sekolah bagi peserta didik atau siswa dalam Permendikbudristek 50/2022.
Pada prinsipnya, pengadaan pakaian seragam sekolah menjadi tanggungjawab orangtua atau wali peserta didik. Pihak sekolah dapat membantu pengadaan pakaian seragam sekolah dan pakaian adat peserta didik, dengan memprioritaskan peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi. ***
