LAMANRIAU. COM, TEMBILAHAN – Aliansi Pemuda Mahasiswa Indragiri Hilir (APMI) kembali menggelar aksi demonstrasi menuntut kenaikan harga kelapa, kali ini aksi tersebut dilakukan di simpang pusat Kota, Jalan M Boya Tembilahan Inhil, Senin (26/11) sore.
Demonstrasi tersebut dimulai dari gedung LAMR Inhil yang beralamatkan di Jalan Sungai Beringin Kota Tembilahan,sekaligus menggelar orasi di bundaran pusat Kota Jalan M Boya.
Meski dikawal petugas kepolisian, unjuk rasa yang diwarnai dengan aksi bakar ban membuat arus lalu lintas di persimpangan Jalan M Boya terganggu.
Taufik selaku koordinator lapangan mengatakan dalam orasinya aksi tersebut sengaja digelar di Jalanan agar seluruh masyarakat tau kondisi petani kelapa di Inhil saat ini. “Kami disini mewakiki orang tua kami yang sedang menangis dan menjerit karena rendahnya harga kelapa,” teriaknya saat aksi berlangsung .
Seruan yang serempak dibeberapa daerah penghasil kelapa yakni Inhil, Jakarta, Jogjakarta, Malang, Makassar, Ternate, Tobelo dan Jambi itu, menuntut Pemerintah Pusat mengambil tindakan atas masalah anjloknya harga kelapa.
Menurutnya , anjloknya harga kelapa sangat berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Inhil yang notabene bergantung disektor perkebunan terutama kelapa.
Tidak hanya itu, kodisi ini juga sangat berdampak terhadap kegiatan jual beli di pasar yang semakin melemah.
Pemerintah Daerah kata dia, sudah berusaha mewujudkan solusi dengan menggagas pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Hanya saja, pembentukan BUMD ini perlu adanya persetujuan dari Pemerintah Pusat. Untuk itu dia mengharapkan agar Pemerintah Pusat mengambil tindakan yang berpihak kepada rakyat.
“Kita perlu persetujuan pusat, kita berharap seruan kita dapat sampai kepada Presiden RI bapak Joko Widodo,” harapnya.
Sebelumnya, aksi yang sama juga digelar di gedung DPRD Inhil, guna mengawal pengalokasian APBD Inhil agar sebesar-besarnya diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan perkelapaan.
Taufik menilai, upaya pembentukan BUMD sudah tepat dalam mengatasi masalah perekonomian petani. melalui BUMD masyarakat petani nantinya akan diberikan pemahaman serta pelatihan untuk mengolah sejumlah hasil turunan kelapa sehingga nilai jual tetap terjaga.
“Langkah Pemerintah Daerah kita fikir sudah tepat, tinggal lagi persetujuan Pemerintah Pusat,” tambahnya.
