LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Persoalan ratusan mobil dinas (mobdin) yang ‘dikandangkan’ di halaman belakang rumah dinas Gubernur Riau menjadi catatan ‘kritis’ DPRD Riau. Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau, Taufik Arrahman, angkat bicara terkait banyaknya mobdin yang ‘nganggur’ tersebut.
Kepada wartawan, Jumat (12/7/2019), Taufik mempertanyakan mengapa mobil-mobil tersebut tidak dirawat dan tidak dibayar pajaknya. Padahal kendaraan operasional itu bagi organisasi perangkat daerah (OPD) sangat diperlukan untuk menunjang kerja mereka.
“Kita mempertanyakan kenapa pajaknya tidak dibayar, itu kan setiap tahun ada dalam penganggaran di APBD. Bagaimana mau punya PAD (pendapatan asli daerah, red), sedangkan mobil dinas sendiri tidak dilakukan pembayaran pajak oleh yang mengolah kendaraan itu,” ungkap Taufik.
Politisi dari Partai Gerindra ini juga menyayangkan jika usia kendaraan itu sudah ‘lanjut’, karena biaya perawatannya tentu akan lebih banyak daripada biaya operasionalnya.
Ia memperkirakan alasan masih mempertahankan mobdin ‘tua’ itu mungkin karena hanya butuh biaya perawatan. “Jika kendaraan ini usia pakainya sudah tidak produktif, kan masih bisa dirawat. Mungkin, itu bahan pertimbangannya untuk kendaraan-kendaraan ini di Provinsi Riau,” ucapnya.
Meski demikian Taufik berharap agar mobdin yang sudah ‘tua’ untuk segera diremajakan. Karena biaya perawatan tentunya akan lebih besar.
Taufik pun mengimbau kepada Gubernur Riau untuk mendesak satuan kerja (satker) yang selama ini mengelola anggarannya. Karena dalam pos anggaran mereka ada biaya operasional, termasuk perawatan dan pembayaran pajak.
“Kita tidak ingin di jalan berkeliaran mobil dinas tanpa pajak hidup. Konsekuensi sisi lainnya tentu kendaraan ini dicari jalan keluar yang tepat, kalau tidak (bisa) rusak,” pungkasnya. (bin)
