LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Besarnya uang rakyat untuk belanja kendaraan dinas keempat orang pimpinan DPRD Riau cukup menyentak naluri publik di Bumi Lancang Kuning ini.
Bagaimana tidak, disaat masyarakat tengah menghadapi kesulitan ekonomi serta berbagai persoalan sosial lainnya, para wakil rakyat di Negeri Melayu ini justru bergelimang kemewahan memakai uang negara dengan dalih untuk tingkatkan kinerja.
Bahkan, sudah hampir empat tahun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengalami devisit anggaran untuk pembangunan infrastruktur, malah para pimpinan yang katanya wakil rakyat ini seakan pamer kemewahan dengan membeli empat mobil dinas baru senilai hampir Rp10 miliar.
Sayangnya, masyarakat awam tidak banyak yang tahu. Selain kendaraan dinas, di gedung DPRD Riau itu juga disiapkan anggaran cukup fantastis untuk belanja berbagai jenis kegiatan.
Padahal, anggaran tersebut bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih dirasakan rakyat Riau. Misalnya, perbaikan sarana dan fasilitas masyarakat yang saat ini banyak terabaikan.
Berikut ini adalah sebagian kecil daftar belanja mewah gedung rakyat yang berhasil dirangkum dari laman sirup.lkpp.go.id.
Pertama, pembelian kendaraan dinas angkutan darat bermesin Jeep 4500 cc untuk Ketua DPRD Riau, pagu anggaran total Rp2,6 miliar. Kemudian kendaraan dinas tiga wakil ketua yang sebelumnya disebutkan bermesin Jeep 3000 cc sebesar Rp4,6 miliar, walau diralat menjadi kendaraan bermesin Sedan 2500 cc sebesar Rp2,1 miliar.
Lalu, ada juga kendaraan dinas komisi bermesin micro bus senilai Rp1,1 miliar. Semua kendaraan ini, dalihnya, sebagai fasilitas penunjang kinerja wakil rakyat, karena kendaraan dinas sebelumnya banyak yang rusak.
Kedua, belanja sewa gedung kegiatan 2 kali reses untuk 65 anggota DPRD Riau yang dibagi 16 titik ternyata nilainya cukup fantastis, sebesar Rp12 miliar lebih!
Padahal, tak seluruhnya anggota dewan menyewa gedung saat kegiatan pertemuan menyerap aspirasi warga. Tak jarang, mereka cuma menumpang tempat warga atau fasilitas gratis di desa-desa.
Jika dibagi, satu wakil rakyat mendapatkan biaya sebesar Rp185.600.000 atau sebesar Rp11,600.000 dalam sekali pertemuan.
Ketiga, tak kalah menarik pula anggaran yang menyedot APBD 2020 yaitu Belanja Jasa Pengamanan Gedung DPRD Riau selama 11 bulan dengan nilai pagu anggaran mencapai Rp4,5 miliar.
Padahal di sana juga sudah ditempatkan pengamanan oleh Satpol PP. Anggaran besar ini juga tak sebanding untuk gaji security yang masih dibawah Upah Minimum Provinsi Riau yang ditetapkan.
Begitu pun, untuk anggaran kebersihan gedung dewan pada Januari hingga bulan Desember 2020 senilai Rp2,7 miliar. Anggaran ini diduga ganda, karena pada bulan Januari 2020 juga ada biaya kebersihan sebesar Rp200 juta.
Lebih aneh lagi, pemanfaat belanja dimulai bulan Januari, sedangkan pelaksanaan kontrak baru dilakukan pada bulan Maret.
Keenam, belanja rutin biaya pemakaian listrik setahun sebesar Rp2,1 miliar. Belanja perawatan peralatan IT Rp100 juta. Biaya perawatan telepon Rp90 juta dan belanja jasa sistem informasi database Rp50 juta. Kemudian, belanja ATK Februari-Desember 2020 sebesar Rp654 juta.
Tahun ini, gedung rakyat juga ‘royal’ menghabiskan anggaran Belanja Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System hingga mencapai Rp2 miliar.
Padahal, untuk peralatan tersebut tidak terlalu dibutuhkan bagi peningkatan kinerja wakil rakyat. Sebab, peralatan yang ada masih cukup memadai.
Kedelapan, belanja ganda juga tercatat pada Biaya Kawat/Faksimili/Internet (TV berlangganan) pada Januari-Desember 2020. Tercatat, ada dua mata anggaran masing-masing Rp720 juta dan Rp50 juta.
Kesembilan, biaya yang juga sulit untuk dipahami adalah biaya operator komputer yang menyedot uang negara mencapai Rp2 miliar. Belanja ini, pos anggaran dimaksud untuk operator komputer dibagian mana pun tak jelas tertulis.
Terakhir, belanja double juga mencatat Biaya Berlangganan Surat Kabar/Majalah selama Januari hingga bulan Desember 2020. Belanja dimaksud dalam dua kali penggaran mencapai Rp380 juta. (RUL)
