LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Sejumlah tokoh lintas agama menggelar pertemuan di RA Kopi Aren Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Minggu 11 Oktober 2020.
Pertemuan ini sendiri digelar dalam upaya menyikapi maraknya demonstrasi penolakan pengesahan Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Omnibus Law) di Indonesia, termasuk Provinsi Riau tanah bumi Melayu.
Ketua Umum DPP Santri Tani Nusantara T Rusli Ahmad sebagai penggagas pertemuan mengatakan, tokoh-tokoh antar agama serta tokoh masyarakat mendukung Kapolda Riau untuk mengusut tuntas siapa dalang atas aksi demo anarkis yang berujung perusakan-perusakan yang sudah terjadi pada Kamis 8 Oktober 2020.
“Kami melarang adanya demo anarkis di tanah bumi Melayu dan kita tetap mendukung demo kritis mahasiswa, jika tetap dalam rangka menyampaikan aspirasinya sesuai dengan konstitusi dengan santun tetapi jangan anarkis. Seharusnya dicek dulu atau dibaca UU Cipta Kerja itu apa, jangan termakan isu hoaks. Ini suasana Pandemi Covid-19 dan juga ini bisa lakukan secara hukum ke MK,” ujar Rusli Ahmad yang juga Ketua PWNU Provinsi Riau itu.
Prof. Dr. Alaidin Koto, MA, Guru Besar Hukum Islam/Politik Islam dari Fakultas Syariah UIN Suska Riau dan Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Riau menyampaikan, demo anarkis bukan bagian dari bagian demokrasi. Apalagi dilakukan di Bumi Melayu. “Yang anarkis pasti bukan mahasiswa yang sesungguhnya,” kata dia.
Menurut Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Riau Dr. H. Saidul Amin MA, kesantunan adalah warisan abadi masyarakat melayu. Kesantunan merupakan lambang dari budi. Sementara budi ukuran bangsa.
“Ini yang dikatakan pepatah Melayu yang kurik kundi, yang merah saga. Yang baik budi yang indah bahasa. Kokoh rumah karena sendi, rusak sendi rumah binasa. Yang indah adalah budi, budi hilang bangsa binasa,” kiasnya.
Maka, lanjut dia, memimpin harus santun. Menjadi rakyatpun harus santun. Mengkritik mesti santun, menerima kritik juga harus santun. Demonstrasi mesti santun, mengamankan demonstran juga harus santun.
“Kalau kesantunan ini kita jaga maka Riau akan jaya. Mari suburkan nilai kesantunan ini,” ajaknya.
Menurut Ketua Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) Provinsi Riau, Igusti Gede Nyoman Wiratama, pihaknya menyesalkan aksi demo pada Kamis lalu. Kedepan pihaknya akan melarang demo-demo berujung anarkis.
“Jika mau demo seharusnya santun serta harmonis untuk menyampaikan aspirasi,” ujarnya.
Pada tempat yang sama, Harry Rau sebagai Perwakilan Agama Katolik juga menyayangkan terjadinya demo secara anarkis. “Agama sangat melarang merusakkan barang orang lain apalagi merusak kita sendiri. Setahu saya semua agama juga akan melarang merusak barang orang lain, atau infrastruktur yang sudah ada,” jelasnya.
Ketua Majelis Kerapatan Adat LAMR Datuk Sri Al Azhar menyatakan sikap, demo tidak boleh anarkis, karena bumi tanah Melayu ini penuh sopan santun berbudaya tenggang rasa, saling menghormati.
“Berdemo boleh tapi harus menjunjung tinggi nilai-nilai sopan santun dan tidak boleh anarkis. Utamakan protokol kesehatan dan wajib pakai masker. Apalagi sekarang ini situasi pandemi atau covid-19 dan pekanbaru ini zona merah,” katanya.
Turut hadir dalam pertemuan itu, Yusfar dari Ikatan Putra Pekanbaru (IPP), Igusti Gede Nyoman Wiratama Ketua Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) Provinsi Riau, Drs. Kh.A.Gozali Safii, M. Si, alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Kawit S.Ag dari tokoh Badan Penyeriaan Hindu Provinsi Riau dan anggota Forum Kerukuranan Umat Beragama (FKUB) Kota Pekanbaru, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Indra Kurniawan, Peng Suyoto dari Pengurus Besar Sahabat Nahdatul Ulama (PBSNU) dan Ketua Pembina Panguyuban Sosial Marga Tiongwa Indonesia (PSMTI) Riau. ***
