LAMANRIAU.COM, SIAK – Acara Diskusi Panel Pemangku Kepentingan pra alih kelola Blok Coastal Plain and Pekanbaru (CPP) ke BUMD PT Bumi Siak Pusako yang diadakan di Nirwana Garden Resort, Lagoi, Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada 31 Juli sampai 2 Agustus lalu, menghabiskan anggaran sekitar Rp 1,2 miliar.
Sudah lebih satu bulan acara berlalu, ternyata biaya pelaksanaan itu belum dibayar PT BSP ke vendor event organizer, PT Azkrindo Sinergi Publik (ASP).
Karena menyangkut nilai uang yang besar dan PT BSP mangkir, akhirnya PT ASP mengadu ke DPRD Siak.
Komisi II DPRD Siak langsung mengadakan rapat dengar pendapat antara pihak PT ASP dengan PT BSP. Sayangnya dalam RDP itu pihak Direksi dan Komisaris PT BSP tidak hadir.
Dalam rapat itu, PT ASP menyebutkan pihaknya ditunjuk BOB PT BSP sebagai EO pelaksanaan kegiatan di resor mewah di Bintan.
Namun di tengah jalan, pihak BOB PT BSP mengalihkan tugas penyelenggara acara kepada perusahaan lain yang ada di Bintan, Kepri atas nama PT Thesco sebagai EO baru.
“Saat itu kami sepakat saja jika ada take over. Tapi kami minta hitam di atas putih (perjanjian) untuk itu. Namun BOB tak berikan kejelasan. Padahal kami sudah keluarkan anggaran untuk kegiatan mulai dari tiket pesawat sampai hotel tamu undangan,” kata Direktur PT ASP, Azrizal Nasri dalam rapat di Ruang Banggar Kantor DPRD Siak, Selasa, 13 September 2022.
Menurut Azrizal, BOB PT BSP selain menunggak bayar ke PT ASP, juga menunggak bayar ke EO di BIntan, PT Thesco sebesar Rp 600 juta.
Ketua DPRD Siak Indra Gunawan yang memimpin rapat, sangat kesal mendengar kejadian itu. Dia menilai BSP telah menghamburkan uang untuk sebuah kegiatan yang bisa diadakan di Pekanbaru.
“Kenapa di Kepri? kalau dibuat di Pekanbaru kan tidak berhutang BOB. Ini akhirnya biaya operasional jadi tak terhingga. Coba kalau duit itu dimasukkan ke PAD lebih bermanfaat,” kata Indra bernada tinggi.
Kekesalannya bertambah setelah mengetahui peserta yang diundang dalam rapat itu. BSP mengundang sejumlah Forkompimda yang masuk wilayah kerja blok CPP seperti Bengkalis, Pekanbaru dan Kampar. Tapi mereka tidak mengundang DPRD Siak.
“Kami kecewa kepada manajemen BOB PT BSP ini. Kegiatan pemangku kepentingan tapi pelaksanaan ini kami tidak diundang. Saya diserang oleh teman-teman di dewan ini. Apa kami masih dianggap? Karena ini BUMD loh, kami bagian dari pemerintah. Kalau sudah ada masalah baru ngadu ke kami,” geramnya.
Indra juga menilai kegiatan yang dibuat BOB PT BSP itu terkesan dipaksakan. Sebab seminggu setelahnya sudah alih kelola Blok CPP ke BUMD PT BSP secara keseluruhan 100 persen.
“Apa krusialnya BOB buat itu, padahal itu kan sudah injury time istilahnya,” ujarya.
General Manajer (GM) BOB PT BSP-Pertamina Hulu yang kini masuk dalam direksi PT BSP, Ridwan, menyampaikan terkait pencairan dana kegiatan kepada vendor saat ini tengah diproses di accounting. Dalam kesepakatannya BOB PT BSP akan membayar tagihan tersebut paling lambat 30 hari dari invoice yang masuk.
Soal kegiatan yang dilaksanakan di Kepri, Ridwan menceritakan awalnya pihak BOB PT BSP mengadakan kegiatan diskusi panel pemangku kepentingan di Pekanbaru. Namun ada pihak yang ingin menggeser kegiatan di luar wilayah Riau dengan alasan sekalian untuk liburan.
“Waktu itu maunya di Pekanbaru, tapi karena ada eskalasi pada kegiatan terpaksa harus digeser ke Lagoi,” katanya.
Pihak BOB PT BSP mengaku khilaf karena tidak melibatkan DPRD Siak pada kegiatan tersebut. “Mewakili institusi saya meminta maaf sebesar-besarnya, dan ini kami pikir menjadi koreksi ke depan bagaimana untuk lebih komunikatif dengan pemerintah,” katanya.
