LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Sejauh ini pendataan keluarga di Provsini Riau yang dikoordinir oleh Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Riau sudah mencapai 85 persen, sehingga dengan waktu yang masih tersedia selama satu pekan lagi, target yang direncanakan akan terealisasi sampai 100 persen.
Hal itu dikatakan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Mardalena Wati Yulia, saat melakukan penguatan sekaligus pendampingan di Balai Penyuluhan KB Setia Amanah, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Selasa 25 Juli 2023.
Menurutnya, pada tahun ini BKKBN di seluruh Indonesia melakukan Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2023 (PPK 23) yang merupakan kegiatan untuk memutakhirkan data keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi, mencatat migrasi dan mendata keluarga baru yang belum ada pada data hasil pendataan keluarga melalui kunjungan rumah dengan cara.
“Berdasarkan Pasal 53 ayat empat Peraturan Pemerintah Nomor 87/2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan pemutakhiran pendataan keluarga setiap tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi, mencatat migrasi dan mendata keluarga baru yang belum ada pada data hasil pendataan keluarga tahun sebelumnya. Maka kami melakukan penguatan,” katanya.
“Kemudian butir dari surat Mendagari itu adalah bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah berkaitan dengan percepatan penurunan stunting, Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas, dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemutakhiran PK-23 dilaksanakan pada lokus yang telah ditentukan melalui kunjungan dari rumah ke rumah untuk wawancara dan observasi oleh kader pendata yang terdiri dari Kader KB, Kader PKK, dan Karang Taruna/Generasi Muda/Pramuka di bawah koordinasi perangkat desa/kelurahan setempat dan berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk memberikan dukungan dalam mensukseskan pelaksanaan Pemutakhiran PK-23 di masing-masing daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat capaian data Keluarga Nasional yang tervalidasi per tanggal 16 Juli 2023 masih sebesar 56,12 persen,” urainya.
Sehingga, kata Mardalena, dirinay akan terus turun ke daerah-daerah bahkan langsung ke kader atau penyuluh KB untuk memastikan pendataan berlangsung sesuai dengan terget karena hasil Pemutakhiran PK-23 akan dijadikan sebagai basis data dalam menentukan kebijakan maupun program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, percepatan penurunan stunting, dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta program pembangunan lainnya.
“Saya khusus ke Pelalawan ini karena ada satu kecamatan yaitu Pangkalan Lesung yang masih rendah, sedangkan kecamatan lainnya sudah tinggi, namun berdasarkan evaluasi dan penguatan tadi, akan tercapai sesuai dengan harapan,” ungkapnya. ***
