LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Riau, Mahyudin memastikan bahwa tidak akan ada biaya tambahan dalam bentuk apapun bagi seluruh jamaah umroh yang sudah terdaftar berangkat tapi ditunda karena dampak kebijakan penutupan izin dari pemerintah Arab Saudi.
Hal ini sudah jadi kebijakan secara nasional sesuai hasil rapat bersama Kementerian Agama RI di Jakarta yang dipimpin langsung Menteri Agama RI beberapa waktu lalu.
“Pemberhentian sementara keberangkatan jamaah umroh ini dikatagorikan sebagai keputusan yang sangat mendadak. Jadi jamaah tidak akan dikenakan biaya tambahan,” sebutnya, Rabu (04/03/2020).
Disampaikan juga, untuk itu semua pihak terkait proses yang menyangkut keberangkatan seperti pihak travel umroh dan lain sebagainya tidak dibenarkan membebankan biaya tambahan dalam bentuk apapun kepada jemaah atas penundaan keberangkatan ibadah umrah ini.
Ditambahkan juga, beberapa hasil kesepakatan dari pertemuan diantaranya, pemerintah Indonesia memahami kebijakan Pemerintah Arab Saudi untuk melakukan penghentian sementara izin masuk guna melaksanakan umrah atau ziarah bagi semua negara dengan mempertimbangkan kesehatan umat yang lebih besar, terutama para jemaah umrah dan ziarah.
Sementara mengenai data jamaah Indonesia yang terdampak karena tidak berangkat per tanggal 27 Februari 2020 sebanyak 2.393 jamaah, berasal dari 75 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yang diangkut oleh 8 maskapai penerbangan.
Di luar itu, tercatat sejumlah 1.685 jemaah yang tertahan di negara ketiga pada saat transit dan saat ini telah dan sedang dalam proses dipulangkan kembali ke tanah air oleh airline sesuai kontraknya.
“Pemerintah mengimbau kepada seluruh jamaah umrah yang belum berangkat untuk tetap tenang dan mengikuti kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia berkaitan dengan keberangkatan jamaah umrah. Koordinasi akan terus dilakukan untuk menangani keberangkatan ibadah umrah yang tertunda,” tambahnya. (MCR)
