LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Security gedung DPRD Riau yang dipekerjakan oleh PT Datama mengaku belum menerima gaji bulan Desember 2020. Padahal saat ini sudah berada pada pertengahan bulan Januari tahun 2021.
Menurut sejumlah security yang minta tidak disebutkan namanya mengaku, dari jumlah pekerja saat ini hanya tinggal 30 orang, baru 2 orang menerima gaji penuh. Sesuai paket lelang pengamanan DPRD Riau, anggaran untuk hal tersebut seharusnya sudah selesai sejak pertengahan bulan lalu.
“Sampai sejauh ini kami belum terima gaji, tidak tahu alasannya entah kenapa terlembat. Hanya dua orang yang dibayarkan, karena berkaitan perayaan natal tahun 2020. Selebihnya kami masih gantung, tidak tahu kapan akan dibayar,” kata seorang security.
Baca : Inilah Dia Sebagian Daftar Belanja Mewah di Sekretariat DPRD Riau Tahun 2020
Namun pernyataan para security tersebut dibantah pihak perusahaan. Direktur PT Datama Pekanbaru, Bukhari yang dihubungi terpisah mengaku semua kegiatan yang berkaitan anggaran tahun 2020 untuk para security DPRD Riau sudah selesai dibayarkan.
“Untuk tahun 2020 sudah dibayarkan, karena untuk pekerjaaan kami tahun 2020 sudah selesai,” kata Bukhari yang akrab dipanggil Loleng, Jumat 15 Januari 2020.
Sementara untuk tahun 2021, Loleng mengaku perusahaan tak bertanggungjawab karena pekerjaan bukan menjadi tugas mereka. Sebab saat ini masih dalam proses lelang menunggu pemenang penanggungjawab jasa keamanan berikutnya.
Berdasarkan penelusuran paket lelang jasa keamanan DPRD Riau tahun 2020 dari LPSE, nilai pagu anggaran yang ditawarkan senilai Rp4,5 miliar. Dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp3,8 miliar. Meskipun jumlah penawaran yang naik signifikan dari anggaran tahun 2019 lalu, PT Datama pada awal tahun 2020 yang mempekerjakan sebanyak 71 orang security, hingga akhir tahun hanya mempertahankan sebanyak 30 tenaga, sisanya dirumahkan.
Pengakuan dari para security, bekerja dalam gedung wakil rakyat ternyata juga tak mendapatkan fasilitas baik. Gaji yang dibayarkan perusahaan hanya sebesar Rp2,350 juta perbulan jauh dari Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku sebesar Rp2,9 juta. “Dengan gaji segitu sering terlambat, waktu pembayaran tak menentu tergantung maunya perusahaan,” lanjutnya.
Begitupun untuk fasilitas kesehatan para karyawan juga tak pernah diberikan berupa BPJS baik itu ketenegakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Mereka hanya mendapatkan sepasang baju seragam, sedangkan sepatu yang dijanjikan juga tak pernah diberikan.
PT Datama sendiri diketahui telah tiga tahun terlibat sebagai pihak ketiga untuk pemegang tender jasa keamanan tersebut. Pengalaman perusahaan dalam jasa keamanan juga cukup baik, karena pada tahun 2020 juga merupakan pemegang tender untuk pengamanan gedung Kejati Riau, RSUD Arifin Achmad dan RSUD Petala Bumi.
Anehnya, perusahaan swasta yang juga merambah kegiatan perparkiran Kota Pekanbaru ini justru berkantor utama di basement Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad. ***
