LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Hari ini secara resmi DPRD Provinsi Riau mengirimkan surat ke Preisden RI terkait aspirasi penolakan UU Cipta Kerja dari organisasi mahasiswa, Forum Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) serta organisasi serikat buruh se Riau.
“Hari ini kami sudah menyampaikan surat secara resmi dari DPRD Riau terkait aspirasi yang masuk dimana adanya penolakan pengesahaan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang disampaikan beberapa organisasi mahasiswa, pemuka masyarakat dan buru ke kami,” kata Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, Senin 12 Oktober 2020.
Hardianto menyebutkan surat yang akan dikirimkan oleh DPRD Riau ke Presiden Jokowi adalah dokumen resmi dari lembaga DPRD Riau.
“Semoga surat ini jadi pertimbangan bagi Presiden. DPRD Riau sangat terbuka pada siapapun, yang penting tertib dan kondusif. Kalau demo tertib, suasana akan kondusif, kalau suasana kondusif masyarakat akan tenteram,” ujarnya.
Hardianto memastikan, surat ini akan diserahkan oleh perwakilan DPRD Riau pada hari ini juga kepada Presiden Jokowi di Jakarta, sesuai dengan kesepakatan bersama para mahasiswa.
Adapun dalam surat tersebut, diberi nomor surat 165/1286/UM dan tertanggal 9 Oktober 2020, serta diberi tanda stempel di atas tandatangan Hardianto.
Surat ini ditembuskan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta, Ketua FKPMR di Pekanbaru, Pimpinan serikat pekerja dan buruh di Riau, Pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Riau, Aliansi Rakyat Riau Cipayung Plus di Pekanbaru, dan arsip.
Sebelumnya sempat heboh beredar surat aspirasi dari mahasiswa yang disampaikan DPRD Riau ke Presiden dianggap tidak sesuai prosedur surat-menyurat resmi.
Menanggapi hal ini, Sekretaris DPRD Riau, Muflihun mengatakan surat tersebut memang benar surat yang dibawa oleh Hardianto saat menjumpai massa, namun surat itu bukanlah surat yang akan dikirimkan DPRD Riau ke Presiden.
Dijelaskan, surat itu dibawa oleh Hardianto dengan kondisi kosong tanpa tandatangan. Setelah mahasiswa menyetujui surat itu, barulah Hardianto menandatangani surat dihadapan para mahasiswa.
“Surat kemarin itu masih dalam proses sebenarnya, tapi ternyata sudah tersebar ke luar, surat itu belum dikasih nomor dan belum dikasih stempel, jadi saya berharap jangan ada anggapan bahwa lembaga DPRD tidak mengerti tata cara bersurat,” jelas Uun.
Uun mengapresiasi Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto bersama sejumlah anggota DPRD Riau yang selalu bersikap komunikatif kepada setiap pendemo, baik mahasiswa dan serikat buruh.
Bahkan, DPRD Riau juga hari itu menerima masukan dari Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR).
“Bagaimanapun demo adalah penyampaian aspirasi, tapi saya harap jangan ada pengrusakan fasilitas negara. Semua harus tertib sehingga tidak merugikan diri dan lingkungan sekitar. Utamakan ketertiban dan dialog, DPRD Riau sangat membuka ruang dialog bagi setiap masyarakat,” tambahnya. ***
